Keluhan Kebisingan dari Tetangga: Cara Menanggapinya di Jepang

Biasanya hal itu datang tanpa didahului percakapan. Selembar surat cetakan dari perusahaan pengelola di setiap kotak surat. Secarik catatan yang ditempel di pintu. Tetangga yang tiba-tiba berhenti menyapa Anda di koridor. Sesekali, seorang petugas polisi pada pukul 23:30, sopan dan singkat.

Naluri pertama adalah mencari aturan yang katanya telah dilanggar, dan pencarian itu langsung mengarah ke sebuah undang-undang bernama Undang-Undang Pengaturan Kebisingan. Itu dokumen yang keliru: bacalah pasal pertamanya dan Anda akan menemukan bahwa undang-undang tersebut mengatur pabrik, tempat usaha, pekerjaan konstruksi dan kendaraan. Tidak ada satu pun ketentuan tentang orang yang tinggal di atas Anda.

Yang benar-benar mengikat seorang penghuni berada di tempat lain — dalam peraturan daerah, dalam kontrak sewa yang Anda tanda tangani, dan dalam hukum perdata yang bertumpu pada kewajaran, bukan pada desibel. Berikut ini apa yang berlaku, apa yang ditunjukkan data keluhan nasional tentang bagaimana kasus-kasus semacam ini berakhir, dan seperti apa tanggapan yang masuk akal, disusun dari materi yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata, lembaga peradilan, serta basis data perundang-undangan nasional per Juli 2026.

Undang-Undang yang Namanya Mengandung Kata "Kebisingan" Tidak Berlaku untuk Anda

Undang-Undang Pengaturan Kebisingan adalah Undang-Undang No. 98 Tahun 1968. Pasal 1 menyatakan tujuannya: mengatur kebisingan yang menjangkau wilayah cukup luas yang timbul dari kegiatan usaha di pabrik dan tempat usaha serta dari pekerjaan konstruksi, dan menetapkan batas yang diizinkan untuk kebisingan kendaraan bermotor.

Pasal 2 mendefinisikan apa yang diatur. Sebuah "fasilitas tertentu" adalah fasilitas yang dipasang di pabrik atau tempat usaha yang menimbulkan kebisingan signifikan dan ditetapkan oleh Peraturan Kabinet — mesin pengerjaan logam, kompresor udara di atas keluaran terpasang tertentu, mesin tenun, mesin cetak. "Pekerjaan konstruksi tertentu" berarti kegiatan konstruksi yang ditetapkan oleh Peraturan Kabinet, seperti pemancang tiang dan bor batu. Pasal 3 memberi gubernur prefektur, dan wali kota di wilayah kota, kewenangan untuk menetapkan area tempat aturan-aturan ini berlaku.

Tidak ada satu pun bagian dari struktur itu yang menjangkau televisi, penyedot debu, piano, tangisan anak atau langkah kaki di lantai kayu. Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan celah tersebut dalam bagian tanya jawab pada pamfletnya sendiri mengenai undang-undang ini: ketika ditanya apakah undang-undang tersebut mengatur kebisingan dari usaha larut malam atau pengeras suara, jawabannya adalah bahwa hal itu diserahkan kepada pemerintah daerah; ketika ditanya apa yang berlaku bila kebisingan sama sekali berada di luar cakupan undang-undang, jawabannya kembali menunjuk peraturan daerah dan meminta pembaca bertanya kepada pemerintah kota atau distrik khusus setempat.

Pasal 28 adalah tempat penyerahan kewenangan itu dituliskan, dengan mengatur bahwa pemerintah daerah harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan — seperti membatasi jam operasional — terhadap kebisingan malam hari dari usaha rumah makan dan terhadap siaran pengeras suara. Pasal 27 menyampaikan hal yang sama dari arah sebaliknya: undang-undang ini tidak menghalangi pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerahnya sendiri.

Baku Mutu Lingkungan Adalah Target, Bukan Batas

Sumber kebingungan kedua adalah kumpulan angka desibel yang dikenal sebagai baku mutu lingkungan untuk kebisingan, yang banyak dikutip di internet seolah-olah merupakan plafon yang dapat ditegakkan.

Angka-angka itu ditetapkan berdasarkan Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Dasar Lingkungan Hidup, yang mengarahkan pemerintah untuk menetapkan, bagi pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah dan kebisingan, kondisi lingkungan yang diinginkan untuk dipertahankan demi melindungi kesehatan dan menjaga lingkungan hidup. Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan perbedaannya secara langsung: angka-angka ini adalah target kebijakan administratif, dan berbeda dari standar pengaturan berdasarkan Undang-Undang Pengaturan Kebisingan. Siang hari berlangsung dari pukul 06:00 sampai 22:00 dan malam hari dari pukul 22:00 sampai 06:00.

Angka-angka ini menggambarkan seperti apa seharusnya suasana sebuah kawasan permukiman yang tenang. Angka-angka itu bukan alat pemukul yang bisa dipakai tetangga terhadap Anda: pembacaan 52 desibel dari aplikasi ponsel pintar di apartemen Anda bukanlah temuan hukum atas apa pun.

Di Mana Angka Sebenarnya Berada: Peraturan Daerah

Standar numerik yang dapat ditegakkan untuk kebisingan rumah tangga sehari-hari, bila memang ada, berasal dari peraturan prefektur dan kota. Standar itu berbeda-beda menurut pemerintah daerah — berbeda angkanya, berbeda rentang waktunya, bahkan berbeda dalam hal ada atau tidaknya. Tidak ada satu aturan jam tenang berskala nasional untuk rumah tinggal pribadi di Jepang.

Tokyo menerbitkan salah satu contoh yang paling jelas. Berdasarkan Pasal 136 Peraturan Daerah Metropolitan Tokyo tentang Penjaminan Lingkungan Hidup dan Tabel Lampiran 13-nya, standar untuk kebisingan kehidupan sehari-hari diukur pada batas dengan tanah yang bersebelahan:

Dua detail dalam panduan Tokyo layak diketahui: bila sekolah, rumah sakit atau fasilitas perawatan berada dalam radius sekitar 50 meter, standar yang berlaku diperketat 5 desibel, dan suara anak-anak di fasilitas penitipan anak dikecualikan dari standar ini.

Tokyo juga memakai peraturan daerahnya untuk pembatasan larut malam yang didelegasikan oleh undang-undang. Antara pukul 23:00 dan 06:00, jenis usaha yang tercantum dalam Tabel Lampiran 10 peraturan tersebut — usaha rumah makan, SPBU, stasiun pengisian LPG, arena boling, batting center, kolam renang, lapangan latihan golf dan toko ritel berukuran besar — tidak boleh menimbulkan kebisingan yang melampaui standar di dalam areanya. Jika masalah Anda adalah bar di lantai bawah, bukan keluarga di lantai atas, peraturan daerah yang setara di prefektur Anda sendirilah tempat untuk mencari.

Apa yang Ditunjukkan Data Keluhan Nasional

Komisi Koordinasi Sengketa Lingkungan menerbitkan survei nasional tahunan tentang keluhan pencemaran. Pada tahun fiskal 2024, pemerintah daerah menerima 66.931 keluhan secara keseluruhan, 47.622 di antaranya termasuk dalam tujuh jenis pencemaran yang didefinisikan Undang-Undang Dasar Lingkungan Hidup — dan kebisingan menyumbang 18.811 kasus, 39,5 persen, kategori tunggal terbesar, di atas pencemaran udara (12.630) dan bau (9.156).

Rincian menurut penyebabnya adalah bagian yang mengejutkan. Dari 18.811 keluhan kebisingan itu, pekerjaan konstruksi menyumbang 7.440 kasus (39,6%), mesin industri 2.883 (15,3%), usaha rumah makan dan bar 1.144 (6,1%) dan karaoke 740. Sumber rumah tangga tergolong kecil sebagai perbandingan: 602 kasus untuk kehidupan rumah tangga umum, 459 untuk peralatan rumah tangga dan 241 untuk hewan peliharaan. Itu bukan karena tetangga tidak saling mengeluh — melainkan karena keluhan semacam itu berhenti di perusahaan pengelola atau di pintu tetangga dan tidak pernah masuk ke berkas pemerintah kota.

Survei tersebut juga mencatat hasil akhirnya. Dari 17.350 keluhan kebisingan yang ditangani secara langsung, 68,3 persen diselesaikan terutama melalui pembinaan administratif kepada sumber kebisingan, 15,2 persen terutama dengan menyelidiki penyebabnya, 5,2 persen terutama dengan memberi pengertian kepada pihak yang mengeluh, dan 2,6 persen terutama melalui pembicaraan antara para pihak. Hukuman tidak muncul sama sekali dalam daftar itu. Sistem ini dibangun untuk mengubah perilaku — dan pada satu dari dua puluh kasus, orang yang diajak bicara justru pihak yang mengajukan keluhan.

Bagaimana Keluhan Sampai kepada Anda

Cara penyampaiannya memberi tahu Anda seberapa serius situasi yang sudah terjadi, dan penghuni asing kerap salah membacanya.

• Pemberitahuan umum kepada seluruh penghuni. Selembar pengumuman cetak di setiap kotak surat tentang tenggang rasa terhadap tetangga sangat sering sebenarnya ditujukan kepada satu unit tertentu. Pengelola gedung di Jepang secara rutin menyamarkan keluhan terlebih dahulu, agar rumah tangga yang bersangkutan dapat memperbaiki diri tanpa konfrontasi. Jika pengumuman muncul tak lama setelah Anda kedatangan teman-teman, anggaplah itu ditujukan kepada Anda.
• Catatan di pintu atau di kotak pos Anda. Satu tingkat lebih serius: seseorang menilai jalur umum tidak berhasil, atau melewatinya sama sekali.
• Telepon atau kunjungan dari perusahaan pengelola. Kini hal itu tercatat, dan telepon kedua akan ditambahkan ke catatan tersebut.
• Ketukan dari tetangga. Jarang terjadi di gedung apartemen Jepang, dan biasanya berarti orang tersebut entah sangat kesal atau sangat masuk akal. Keduanya layak diajak bicara.
• Polisi di depan pintu. Paling sering terjadi larut malam. Petugas biasanya akan meminta Anda mengurangi kebisingan lalu pergi.

Cara Menanggapi dalam 48 Jam Pertama

Tanggapan yang paling merugikan adalah diam. Rumah tangga yang tidak menanggapi terlihat seperti rumah tangga yang tidak akan berubah, dan persepsi itulah yang mengubah secarik catatan menjadi berkas, dan berkas menjadi masalah kontrak sewa.

Kontrak Sewa Anda Adalah Risiko yang Sesungguhnya

Inilah bagian yang paling sering terlewat: risiko dari keluhan kebisingan bersifat kontraktual, bukan pidana.

Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata menerbitkan kontrak sewa hunian standar, dan versi Maret 2018-nya banyak dipakai sebagai model oleh pemilik properti dan perusahaan pengelola. Pasal 8 ayat 3 mengatur bahwa penyewa tidak boleh melakukan perbuatan yang tercantum dalam Tabel Lampiran 1. Butir 4 tabel tersebut berbunyi: mengoperasikan televisi, perangkat audio atau sejenisnya dengan volume tinggi, atau memainkan piano atau alat musik sejenis. Butir 5 mencakup memelihara hewan yang jelas menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitar.

Pasal 10 ayat 2 menetapkan jalur pengakhiran kontrak. Apabila penyewa melanggar kewajiban berdasarkan Pasal 8, pemilik properti telah menuntut pemenuhannya dalam jangka waktu yang wajar, pemenuhan itu tidak terjadi dalam jangka waktu tersebut, dan pelanggarannya telah sampai pada titik di mana kelanjutan kontrak dianggap sulit, pemilik properti dapat mengakhiri kontrak. Tiga syarat secara berurutan — pelanggarannya, tuntutan resmi yang diabaikan, dan kerusakan hubungan yang cukup serius sehingga sewa-menyewa tidak dapat dilanjutkan secara wajar. Di baliknya berdiri Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Pasal 616 memberlakukan Pasal 594 ayat 1 pada sewa-menyewa, sehingga penyewa harus menggunakan properti sesuai dengan cara pemakaian yang ditetapkan dalam kontrak atau oleh sifat barang itu sendiri.

Jika Anda Tinggal di Gedung Apartemen Strata Title

Gedung yang dijual dalam satuan unit tunduk pada Undang-Undang tentang Kepemilikan Satuan Bangunan, yang menambah satu lapisan aturan baik ketika Anda memiliki unit itu maupun menyewanya dari pemilik. Pasal 6 ayat 1 mengatur bahwa pemilik satuan tidak boleh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan bersama para pemilik satuan. Pasal 57 memungkinkan pemilik lain atau perhimpunan pengelola menuntut agar perbuatan semacam itu dihentikan, dengan gugatan yang mensyaratkan keputusan rapat umum. Pasal 60 memperluasnya kepada penghuni yang bukan pemilik, termasuk penyewa: apabila hambatan terhadap kehidupan bersama tergolong serius dan tidak ada cara lain untuk menghilangkannya, para pemilik dapat, berdasarkan keputusan rapat umum, menggugat pengakhiran kontrak penghuni tersebut dan penyerahan kembali unitnya.

Ketentuan-ketentuan ini jarang digunakan dan menuntut baik keputusan resmi maupun putusan pengadilan. Ketentuan itu penting terutama karena menjelaskan mengapa perhimpunan pengelola apartemen strata title mendokumentasikan keluhan kebisingan yang berulang jauh lebih cermat daripada yang mungkin dilakukan seorang pemilik properti perorangan berskala kecil.

Ketika Polisi Terlibat

Menelepon 110 karena kebisingan tetangga adalah hal yang umum di Jepang, dan berada di pihak yang dilaporkan memang mengganggu perasaan tetapi jarang serius secara hukum. Petugas umumnya memperlakukan kebisingan antartetangga sebagai perkara perdata dan membatasi diri pada meminta rumah tangga tersebut untuk lebih tenang.

Meski begitu, ada satu ketentuan pidana yang layak dibaca dengan cermat. Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Pelanggaran Ringan menjangkau orang yang, tanpa mengindahkan teguran pejabat publik, menimbulkan suara yang luar biasa keras dengan suara manusia, alat musik, radio atau sejenisnya, sehingga mengganggu ketenangan dan menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitar. Ancamannya adalah kurungan ringan atau denda ringan — yang ditetapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masing-masing satu hari sampai kurang dari tiga puluh hari (Pasal 16) dan 1.000 yen sampai kurang dari 10.000 yen (Pasal 17).

Dua ciri penting. Pelanggaran ini mensyaratkan adanya perintah pejabat yang diberikan lalu diabaikan, sehingga permintaan pertama seorang petugas praktis merupakan garis batasnya. Dan Pasal 4 undang-undang yang sama mengatur bahwa dalam penerapannya harus dijaga agar hak rakyat tidak dilanggar secara berlebihan dan agar ketentuan itu tidak disalahgunakan untuk tujuan di luar maksud aslinya.

Jika Masalah Meluas ke Luar Gedung

Meja pengaduan pencemaran pemerintah daerah

Setiap pemerintah daerah mengoperasikan meja konsultasi pengaduan pencemaran, dan inilah jawaban baku Kementerian Lingkungan Hidup untuk masalah kebisingan. Satu batasan layak diketahui: Undang-Undang Dasar Lingkungan Hidup mendefinisikan "pencemaran" dalam Pasal 2 ayat 3 sebagai kerugian terhadap kesehatan atau lingkungan hidup yang disebabkan oleh pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, kebisingan, getaran, penurunan permukaan tanah atau bau yang timbul dari kegiatan usaha atau kegiatan manusia lainnya dan menjangkau wilayah yang cukup luas. Apakah satu rumah tangga yang mengganggu rumah tangga lain memenuhi ambang itu merupakan penilaian meja pengaduan tersebut, dan hal itu berbeda menurut kasus dan menurut pemerintah daerah.

Mediasi perdata di pengadilan ringkas

Jalur berbiaya rendah dalam sistem peradilan adalah mediasi perdata, yang diajukan di pengadilan ringkas. Lembaga peradilan menggambarkannya sebagai penyelesaian sengketa melalui pembicaraan dan kesepakatan bersama, bukan dengan menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, dan secara tegas mencantumkan gangguan lingkungan sekitar seperti kebisingan dan bau di antara sengketa yang ditanganinya. Sebuah majelis yang terdiri atas satu hakim dan dua komisioner mediasi mendengarkan kedua pihak dan mengusulkan penyelesaian; jika keduanya setuju, catatan hasilnya memiliki kekuatan yang sama dengan putusan akhir dan dapat dieksekusi. Ilustrasi biaya dari lembaga peradilan sendiri adalah tuntutan uang sebesar 100.000 yen, dengan biaya pendaftaran 1.000 yen untuk gugatan dan 500 yen untuk mediasi.

Ganti rugi perdata

Pasal 709 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar hak atau kepentingan yang dilindungi hukum milik orang lain wajib mengganti kerugian yang timbul. Tuntutan atas kebisingan diajukan atas dasar ini. Tuntutan semacam itu berat dalam hal pembuktian dan berjalan lambat, dan bukan langkah pertama; jika sebuah sengketa benar-benar sudah sampai pada titik ini, mintalah nasihat profesional daripada bekerja berdasarkan sebuah artikel.

Jika Anda yang Menjadi Pihak Terganggu

• Jangan langsung mengetuk pintu. Konfrontasi langsung memicu eskalasi lebih cepat daripada perkiraan sebagian besar penghuni asing dan menghilangkan pihak netral yang mungkin Anda butuhkan nanti. Datangi perusahaan pengelola atau pemilik gedung.
• Bawa hal-hal yang spesifik, bukan kata sifat. Tanggal, jam, durasi, jenis suara. Catatan yang disimpan selama dua minggu jauh lebih meyakinkan daripada gambaran tentang betapa lelahnya Anda.
• Harapkan pemberitahuan umum lebih dulu. Perusahaan pengelola biasanya akan menyebar pengumuman ke seluruh gedung sebelum menyebut siapa pun. Itu tanda sistem sedang bekerja, bukan tanda Anda diabaikan.
• Gunakan meja pengaduan pemerintah daerah untuk kebisingan usaha dan konstruksi. Di sinilah peraturan daerah dan Undang-Undang Pengaturan Kebisingan benar-benar menggigit — dan ke sinilah 39,6 persen dari seluruh keluhan kebisingan sudah tertuju.

Kebisingan konstruksi: satu-satunya bidang dengan aturan nasional yang tegas

Jika sumbernya adalah lokasi pembangunan, Anda punya lebih banyak pijakan. Untuk pekerjaan konstruksi tertentu di area yang ditetapkan, kerangka aturannya menetapkan: kebisingan tidak melebihi 85 desibel pada batas lokasi; tidak ada pekerjaan antara pukul 19:00 dan 07:00 di Area 1 (area yang membutuhkan ketenangan khusus) atau antara pukul 22:00 dan 06:00 di Area 2; maksimum harian 10 jam di Area 1 dan 14 jam di Area 2; tidak lebih dari 6 hari berturut-turut; dan tidak ada pekerjaan pada hari Minggu atau hari libur lainnya — dengan pengecualian bila pekerjaan darurat memang benar-benar diperlukan. Kontraktor wajib memberitahukan kepada wali kota sekurang-kurangnya 7 hari sebelum pekerjaan konstruksi tertentu dimulai, dan 30 hari sebelum memasang fasilitas tertentu.

Apabila pemerintah daerah menemukan bahwa lingkungan hidup di sekitarnya dirugikan, pemerintah daerah dapat mengeluarkan rekomendasi perbaikan lalu perintah perbaikan. Kelalaian mengajukan pemberitahuan yang diwajibkan untuk fasilitas tertentu, atau pelanggaran terhadap perintah yang berkaitan dengan pekerjaan konstruksi tertentu, diancam denda hingga 50.000 yen berdasarkan Pasal 30; pelanggaran terhadap perintah perbaikan yang berkaitan dengan pabrik tertentu diancam pidana penjara hingga satu tahun atau denda hingga 100.000 yen berdasarkan Pasal 29.

Pengurangan Kebisingan yang Efektif di Bangunan Jepang

Konstruksi apartemen di Jepang meneruskan suara benturan dan suara frekuensi rendah dengan sangat efisien. Beberapa perubahan sederhana mengatasi sebagian besar keluhan yang nyata.

• Benturan pada lantai adalah masalah utama. Langkah kaki, benda yang jatuh dan anak-anak yang berlarian merambat ke bawah melalui pelat lantai. Karpet, matras gabus atau joint mat di area yang sering dilalui lebih berpengaruh daripada apa pun di sini.
• Bantalan felt di bawah setiap kaki kursi dan meja. Kursi yang digeser menghasilkan suara tajam yang merambat lewat struktur dan termasuk suara yang paling sering dilaporkan di bangunan Jepang.
• Untuk peralatan rumah tangga, waktu lebih menentukan daripada volume. Materi panduan Tokyo menempatkan mesin cuci pada kisaran 64 hingga 72 desibel dan unit pendingin udara pada kisaran 41 hingga 59 desibel. Menjalankannya antara pukul 08:00 dan 19:00 menghindari rentang peraturan yang paling ketat di hampir semua tempat.
• Jauhkan sumber suara dari dinding pembatas antarunit. Pengeras suara, piano dan unit luar pendingin udara yang ditempelkan ke unit tetangga langsung menyatu dengan struktur bangunan.
• Bass adalah suara yang merambat paling jauh. Mengecilkan volume kurang membantu dibandingkan mengecilkan bass.
• Bicaralah sebelumnya, bukan sesudahnya. Satu patah kata kepada tetangga terdekat sebelum mengadakan acara, atau saat Anda pindah dengan membawa alat musik, mengubah keluhan di masa depan menjadi pemakluman di masa depan.

Bantuan Bahasa dan Ke Mana Harus Bertanya

Menangani sengketa dalam bahasa kedua adalah bagian tersulit dari semua ini bagi sebagian besar penghuni asing. Beberapa saluran publik beroperasi dalam berbagai bahasa.

• Meja konsultasi satu pintu untuk penduduk asing di pemerintah daerah Anda. Pemerintah daerah menyelenggarakannya dengan dukungan program hibah nasional untuk pengembangan lingkungan penerimaan penduduk asing, yang dikelola Badan Layanan Imigrasi. Bahasa, jam layanan dan lokasinya berbeda-beda menurut pemerintah daerah.
• Foreign Residents Support Center (FRESC). Telepon 0570-011000, atau 03-5363-3013 dari telepon IP dan dari luar negeri. Buka pukul 09:00 sampai 17:00, tutup pada hari Sabtu, Minggu, hari libur nasional serta masa akhir dan awal tahun. Mencakup kehidupan di Jepang, ketenagakerjaan, hunian dan status kependudukan; bahasa yang tersedia bergantung pada layanannya.
• Layanan informasi multibahasa Pusat Bantuan Hukum Jepang (Houterasu). Telepon 0570-078377, atau 050-3754-5430 dari telepon IP dan ponsel prabayar, hari kerja pukul 09:00 sampai 17:00. Layanan ini berjalan sebagai panggilan tiga arah antara Anda, seorang juru bahasa dan seorang staf, serta memberikan informasi gratis tentang sistem hukum Jepang dan meja konsultasi yang tepat. Layanannya gratis; Anda membayar biaya panggilannya.
• Bagian lingkungan hidup atau pencemaran di pemerintah daerah Anda. Tempat untuk memastikan standar peraturan daerah dan area yang ditetapkan yang benar-benar berlaku di alamat Anda — pertanyaan yang hanya dapat dijawab oleh pemerintah daerah setempat.

Pertanyaan yang Sering Diajukan